Pangdam Jaya: Tugas Pengamanan Pemilu 2019 Belum Usai

JAKARTA, MajalahMiliter – Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Eko Margiyono meminta seluruh komandan satuan di jajaran Kodam Jaya/Jayakarta, untuk tetap fokus pada rangkaian tugas pengamanan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif 2019, kendati prosesi kampanye dan pemilihan sudah selesai.

“Tugas pengamanan masih panjang dan terus berlangsung. Saat ini sudah masuk dalam tahap penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Tugas pengaman masih panjang dan terus berlangsung, sampai penetapan pemenang oleh KPU Pusat bahkan bisa hingga setelahnya,” ujar Pangdam Jaya dalam pengarahannya kepada pejabat Distribusi-C Kodam Jaya/Jayakarta di Ruang Rapat Lantai IV Makodam Jaya, Jakarta Timur, Senin (13/5).

Lebih lanjut Pangdam Jaya menerangkan, hasil proses rekapitulasi hasil pemungutan suara di 34 provinsi oleh KPU Pusat, akan diumumkan pada 22 Mei mendatang. Pada prosesnya, penetapan pemenang Pemilu nanti bisa menimbulkan pihak yang tidak menerima hasil yang ditetapkan, melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, bahkan bisa juga melakukan demonstrasi.

“Artinya tugas kita belum selesai. Kecuali pihak yang kalah bisa menerimanya, maka tugas kita selesai. Tapi itu hal sulit terjadi, sehingga tugas pengamanan masih panjang dan melelahkan. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi Prajurit agar tidak kelelahan dan tetap sehat baik secara fisik maupun psikisnya (mental). Di DKI Jakarta, hasil pemungutan suara di Jakarta Utara dan Jakarta Timur belum diserahkan ke KPU Pusat,” imbuh Abituren Akademi Militer 1989 ini.

Perwira Tinggi TNI yang lama menghabiskan karirnya di lingkungan Kopassus ini juga mengimbau jajarannya, untuk tidak mudah terpancing dengan aksi provokasi dari gelombang demonstrasi yang bisa terjadi. “Perlu ada rotasi prajurit yang bertugas, jangan hanya mengedepankan efisiensi saja. Utamakan faktor kebugaran prajurit, sehingga tugas pengamanan bisa berjalan sesuai protap,” tegasnya.

Dalam pengarahan tersebut, Pangdam juga menekankan pengaruh negatif perkembangan media sosial agar diwaspadai bagi seluruh Prajurit Kodam Jaya. “Pengaruh negatif dari perkembangan media sosial harus disosialisasikan kembali ke Prajurit muda baik di level Tamtama, Bintara bahkan hingga ke level Perwira, sehingga para Prajurit tidak ikut-ikutan melakukan penyebaran hoaks di media sosial,” pesan Pangdam Jaya.

Ditambahkan olehnya, prajurit Kodam Jaya harus cerdas menyikapi hoax yang beredar di media sosial. Politik TNI adalah politik negara, siapapun presiden yang terpilih secara konstitusi, maka dialah Panglima Tertinggi TNI. “Prajurit Kodam Jaya harus bijak dan cerdas mengamati perkembangan pemberitaan di media, apalagi yang menyeret-nyeret TNI ke ranah di luar TNI,” pungkas Mayjen TNI Eko Margiyono.